Dalam sistem checks and balances di Negara Indonesia, pihak MPR mempunyai wewenang untuk?

Dalam sistem checks and balances di Negara Indonesia, pihak MPR mempunyai wewenang untuk?

1. Kekuasaan untuk menetapkan undang-undang dasar
2. Memberi pertimbangan dalam pengangkatan dan penerimaan duta
3. Menyetujui atau menolak perjanjian internasional
4. Mengawasi pemerintah atau eksekutif sesuai hak pengawasan
5. Memberhentikan Presiden dan wakil presiden atas usul DPR

Berdasarkan pilihan diatas, jawaban yang paling benar adalah: A. Kekuasaan untuk menetapkan undang-undang dasar.

Dari hasil voting 896 orang setuju jawaban A benar, dan 0 orang setuju jawaban A salah.

Dalam sistem checks and balances di Negara Indonesia, pihak MPR mempunyai wewenang untuk kekuasaan untuk menetapkan undang-undang dasar.

Penjelasan dan Pembahasan

Jawaban A. Kekuasaan untuk menetapkan undang-undang dasar menurut saya ini yang paling benar, karena kalau dibandingkan dengan pilihan yang lain, ini jawaban yang paling pas tepat, dan akurat.

Jawaban B. Memberi pertimbangan dalam pengangkatan dan penerimaan duta menurut saya ini 100% salah, karena sudah melenceng jauh dari apa yang ditanyakan.

Jawaban C. Menyetujui atau menolak perjanjian internasional menurut saya ini juga salah, karena dari buku yang saya baca ini tidak masuk dalam pembahasan.

Jawaban D. Mengawasi pemerintah atau eksekutif sesuai hak pengawasan menurut saya ini salah, karena dari apa yang ditanyakan, sudah sangat jelas jawaban ini tidak saling berkaitan.

Jawaban E. Memberhentikan Presiden dan wakil presiden atas usul DPR menurut saya ini salah, karena setelah saya cari di google, jawaban tersebut lebih tepat digunkan untuk pertanyaan lain.

Kesimpulan

Dari penjelasan dan pembahasan diatas, bisa disimpulkan pilihan jawaban yang benar adalah A. Kekuasaan untuk menetapkan undang-undang dasar

Jika masih punya pertanyaan lain, kalian bisa menanyakan melalui kolom komentar dibawah, terimakasih.