Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan PPh Pasal 21 yang dipotong tetap berlaku dalam hal jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong pada bulan yang bersangkutan nihil salah
Wajib Pajak dengan jumlah angsuran PPh Pasal 25 Nihil atau angsuran PPh Pasal 25 dalam bentuk satuan mata uang selain rupiah atau yang melakukan pembayaran tidak secara on-line dan tidak mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, tetap harus menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 sesuai dengan ketentuan yang berlaku salah
Pemungut PPN wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dipungut, ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemungut PPN terdaftar paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir salah
WP dengan peredaran bruto dalam satu tahun melebihi Rp4,8 milyar wajib menggunakan SPT Tahunan dalam bentuk elektronik salah
WP yang memiliki jumlah pegawai 30 orang wajib menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21 dalam bentuk elektronik salah
WP OP wajib menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak OP paling lama tanggal 31 Maret tahun berikutnya salah
Pemotong pajak yang melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun yang jumlahnya lebih dari 20 orang dalam 1 (satu) Masa Pajak belum wajib menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21 dalam bentuk dokumen elektronik salah
SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN wajib disampaikan oleh setiap pemungut PPN dalam bentuk dokumen elektronik salah
WP OP yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 dan SPT Tahunan PPh OP salah
SPT Tahunan Pajak Penghasilan sekurang-kurangnya memuat jumlah peredaran, jumlah penghasilan, jumlah Penghasilan Kena Pajak, jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak salah